Dugaan Konflik Kepentingan: Anggota DPRD Semarang Minta Berita Galian C Mangunharjo Dihapus, Jurnalis Tetap Teguh pada Kode Etik

SEMARANG - Seorang pengelola tambang galian C di Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berinisial HLB, diduga mencoba mengintervensi kebebasan pers dengan meminta seorang jurnalis menghapus berita terkait aktivitas tambang di lokasi tersebut.  

"Mas, tolong takedown berita tentang galian C Mangunharjo. Saya pengelola di situ, " ujar HLB dalam pesan kepada jurnalis pada Jumat (14/3/2025).  

Baca juga: Tragis, Hendak Jemput Istri Kholimin Tersambar Petir

Namun, permintaan tersebut ditolak tegas oleh jurnalis karena bertentangan dengan prinsip kebebasan pers dan kode etik jurnalistik. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis memiliki kewajiban untuk menyampaikan fakta secara objektif tanpa intervensi pihak mana pun. 

Baca juga: Sonny Wijaya, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 20 Tahun Penjara

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang  

Berdasarkan informasi yang dihimpun, HLB diketahui merupakan anggota DPRD Kota Semarang. Fakta ini menimbulkan dugaan konflik kepentingan, mengingat pejabat legislatif dilarang terlibat dalam bisnis pertambangan karena berpotensi menyalahgunakan wewenang.  

Baca juga: Kapolsek Banyumas: Penjual Miras, Kita Berikan Pembinaan dan Tipiring Sesuai Perda

Tambang galian C Mangunharjo sendiri beroperasi di bawah bendera CV Dagga Handal Prima, perusahaan yang sebelumnya sudah disorot karena diduga beroperasi tanpa izin resmi. Jika terbukti HLB terlibat dalam pengelolaan usaha tambang ini, maka ia berpotensi melanggar berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku.  

Menurut Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, anggota DPRD tidak boleh memiliki kepentingan bisnis yang berkaitan dengan kebijakan yang mereka buat atau awasi. Dengan kata lain, keterlibatan seorang legislator dalam usaha pertambangan yang beroperasi tanpa izin bisa menjadi pelanggaran serius.  

Baca juga: Bus Po. STJ alami kebakaran di ruas tol Ungaran KM. 433.800 jalur A

Jurnalis dalam Tekanan, Kebebasan Pers Dipertaruhkan 

Permintaan takedown berita oleh HLB menunjukkan tantangan besar yang dihadapi jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Tekanan dari pihak-pihak berkepentingan kerap menjadi ancaman bagi kebebasan pers, padahal jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin hak wartawan dalam memberitakan informasi berdasarkan fakta dan kepentingan publik.  

Baca juga: Gudang Kayu di Purbalingga Terbakar, Tak Ada Korban Jiwa

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum serta lembaga pengawas seperti Dewan Pers dan Badan Kehormatan DPRD Kota Semarang. Jika terbukti adanya pelanggaran etika dan hukum, maka sanksi tegas harus diberikan agar pejabat publik tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau bisnis.  

Hingga berita ini diterbitkan, HLB dan pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi mengenai dugaan keterlibatannya dalam pengelolaan tambang ilegal tersebut.  

(Tim media dan lembaga terkait akan terus menggali informasi lebih lanjut.)