Usaha Ilegal Dapat Pengaruhi Penurunan APBD Kota Tegal Selain Pandemi Covid-19

Usaha Ilegal Dapat Pengaruhi Penurunan APBD Kota Tegal Selain Pandemi Covid-19
Triono, Fraksi PDIP DPRD Kota Tegal

Tegal - Pemerintah secara resmi tidak akan mungkin dapat menarik pajak dari usaha-usaha illegal seperti yang sekarang banyak beroperasi di Kota Tegal.

Sebagian besar fraksi DPRD Kota Tegal dalam merespond penurunan angka APBD Perubahan Kota Tegal 2020 yang diajukan Pemerintah daerah dapat memahami sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Namun demikian, hal itu tidak serta merta menjadikan pemerintah Kota Tegal pasrah pada situasi. Sebab masih banyaknya potensi sektor pendapatan yang terabaikan oleh pemerintah Kota Tegal melalui kinerja OPD yang terkesan melakukan pembiaran para pelaku usaha illegal beroperasi seperti illegalnya beberapa waralaba serta tempat-tempat hiburan malam yang bila kinerja OPD dapat dimaksimalkan, itu merupakan pemasukan besar dalam kontribusinya terhadap APBD..

Setidaknya itu disampaikan Triono asal fraksi PDIP DPRD Kota Tegal dalam sebuah percakapannya dengan jateng.indonesiasatu.id disela istirahatnya mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian Nota Keuangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang diadakan di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Tegal, Selasa (8/9)

Setiap tahun mestinya harus ada peningkatan. Kalau OPD mau bekerja keras, bisa saja. Kalau OPD jeli, banyak potensi yang dapat diambil dari berbagai sektor, " Ujar Triono.

" Saya fraksi PDI Perjuangan meminta kepada OPD supaya bisa menjelaskan apa saja, dimana yang pendapatan menurun. Maka akan diketahui dan apa strateginya pemerintah untuk bisa minimal mempertahankan apbd itu, " Jelas Triono. Lebih lanjut Triono memberikan gambaran pentingnya menata kembali dunia usaha yang selama ini terkesan terjadi pembiaran beroperasinya usaha yang dikembangkan pelaku usaha di Kota Tegal secara illegal.

Sebagaimana yang beberapa kali ditayangkan media ini tentang begitu maraknya usaha yang tidak memiliki izin usaha dari pemerintah Kota Tegal namun tetap beroperasi seperti tak pernah dapat disentuh seperti beberapa usaha waralaba Indomaret dan Alfamaret yang diduga illegal. Belum lagi tempat hiburan malam seperti Karaoke yang tidak mungkin beruzin sepanjang belum ada produk hukum yang dapat melindungi usaha mereka.

Menurut Triono, untuk persoalan usaha Karaoke, pemerintah Kota Tegal perlu menerbitkan Perwal agar mereka tidak illegal sehingga dari hiburan malam ini dapat diambil kontribusinya bagi APBD melalui pajak.

" Agar mereka dalam usaha nyaman, perlu dibikinkan Perwal supaya para pelaku usaha dapat berkontribusi melalui pajak. Begitu juga pada perparkiran kalau ditata kelola pemerintah cukup rapi, tentu itu juga dapat membantu APBD melalui pajak retribusinya, " Pungkas Triono. (Anis Yahya)