Oknum ASN Mahkamah Agung Diduga Perkaya Diri Praktik Makelar Kasus, PBH DPP Lidik Krimsus RI Ajukan Permohonan Audiens

Oknum ASN Mahkamah Agung Diduga Perkaya Diri Praktik Makelar Kasus, PBH DPP Lidik Krimsus RI Ajukan Permohonan Audiens
Elim EI Makalmai Sekjen PBH DPP Lidik Krimsus RI (foto.JIS)

JAKARTA- Oknum ASN Mahkamah Agung RI berinisial “SW” diduga perkaya diri dengan melakukan praktik sebagai makelar kasus, Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPP Lidik Krimsus RI ajukan permohonan audiens atas temuan yang dipimpin oleh Elim Elda’Ah Isak Makalmai kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (08/09/2020).

 
Elim Elda’Ah Isak Makalmai saat ditemui Awak Media di kantor Mahkamah Agung setelah memasukan Surat Pengajuan Audensi atas temuannya dengan nomor surat 004/PA/DPP PBH LIDIK KRIMSUS RI/VIII/2020 untuk memperjelas semua hasil temuan dilapangan dan atas investigasi yang telah dilakukan dengan merujuk peraturan Mahkamah Agung Repulbik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang pedoman pemindanaan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor).

Didalam surat tersebut dicantumkan bahwa dengan permohonan Diskresi tertulis dan permohonan audiens Pusat Bantuan Hukum(PBH) Lidik Krimsus RI ini dengan merujuk dan berdasarkan pada:

1. UU No 28 Tahun 1999 Pasal 1 dan 2 tentang penyelengaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

2. UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

3. UU No 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah Penganti UU No 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

4. Pasal 41 Undang Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang No 13 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

5. Pasal 20 Undang Undang RI No 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Didalam keterangan Pers Elim Elda’Ah Isak Makalmai menerangkan bahwa terkait adanya dugaan makelar kasus atau adanya dugaan PNS salah satu oknum PNS di Mahkamah Agung diduga memperkaya diri dengan menyalahgunakan kesempatan kewenangan jabatan itu akan dimasukkan dalam pasal 3 undang-undang Tipikor, yang mana hal ini kami lakukan sebab baru Tahun 2020 ini ada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 itu, pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) sedangkan yang yang kami maksudkan disini adalah ada internal yang masih dia ternyata Dalam praktiknya itu, beber Elim.

Elim menambahkan, “Berdasarkan hasil investigasi di lapangan kami ada bukti-bukti atau temuan bahwa memang yang bersangkutan dengan inisial "SW" sebagaimana yang kami sampaikan kepada teman-teman media beberapa waktu lalu bahwasanya disini ada praktik-praktik memperkaya diri tersebut, kemudian kami menyampaikan surat kepada Ketua Mahkamah Agung agar dapat diberikan kesempatan untuk audiens,” jelasnya.

“Hari ini kita mau mengetahui sampai sejauh mana pihak MA dapat menyikapi hal-hal seperti ini, karena ini terjadi dalam internal Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian berikut adalah setelah dari sini, besok kami akan melaporkan indikasi pidana korupsi atau tindakan penyalahgunaan kewenangan jabatan ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, agar KPK juga bisa menindak lanjuti apa yang kami sampaikan”, pungkasnya.

Setelah mendapat penjelasan dan keterangan Pers dari Elim Elda’Ah Isak Makalmai Sebagai Sekjen DPP Pusat Bantuan Hukum (PBH) Lidik Krimsus RI dan yang memimpin tim Permohonan Pengajuan Audensi Ke Mahkamah Agung ini, Awak Media mencoba meminta konfirmasi dan klarifikasi dari "SW" dikediamannya, tapi "SW" tidak ada ditempat, menurut keterangan dari keluarganya dan sampai saat berita ini di tayangkan "SW" belum bisa diminta keteranganya. (Sugiyanto/ELim).