Indomaret dan Alfamaret Tanpa Izin Operasional atau Komersial Harus Segera Ditutup

Indomaret dan Alfamaret Tanpa Izin Operasional atau Komersial Harus Segera Ditutup
Inspeksi Komisi 2 DPRD Kota Tegal terhadap usaha waralaba Indomaret

Tegal - Komis 2 DPRD Kota Tegal meminta ketegasan terhadap pemerintah Kota Tegal untuk tidak tebang pilih terhadap para pelaku usaha yang tidak pernah berkontribusi terhadap pendapatan daerah Kota Tegal.

Hal itu disampaikan Anshori Faqih, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tegal dalam pernyataannya usai melakukan inspeksi terhadap usaha waralaba yang masih membandel tak punya izin operasional atau komersial dari dinas terkait pemerintah Kota Tegal, Kamis (12/11) dilokasi inspeksi Indomaret jalan Ki Hajar Dewantara Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.

" Katanya izin komersial atau operasionalnya kan masih proses, mestinya itu yang diharapkan, sehingga ada pendapatan yang masuk kedaerah, " Ujar Anshori Faqih.

Saat ditanya apa tindakan selanjutnya Komisi 2 menyikapi Indomaret maupun Alfamaret yang membandel dan selalu menyampaikan izin sedang dalam proses setiap kali diinspeksi.

" Kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait, " Ujar Anshori Faqih.

Bagaimanapun, menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa pihak para pelaku usaha waralaba tersebut selalu menyampaikan alibinya bahwa perizinan sedang dalam proses ketika ada inspeksi dari pihak pemerintah dalam hal ini Komisi 2 DPRD yang memang membidangi salah satunya perizinan.

Sehingga hal ini perlu ada sikap ketegasan untuk melakukan penutupan, karena meski pihak pelaku usaha berdalih izin sedang dalam proses, hal itu tetap dikatakan sebagai usaha yang tidak memiliki izin. Untuk dapat beroperasi tunggu sampai izin itu sudah didapatkan dan dipampangkan di toko-toko mereka. Hal itu juga disampaikan salah seorang anggota Komisi 2 yang turut dalam inspeksi, M. Syafrudin atau yang dikenal dengan panggilan Asep.

" Kalau ada izinnya harus dipampangkan ditoko, maka kalau ada sidak tinggal ditunjukan saja sama pegawainya. Tapi kalau tidak ada ya sebaiknya pemerintah kota Tegal tidak boleh tebang pilih untuk segera menutup sebagai sanksi pelanggaran, " Ujar Asep pada indonesiasatu.co.id

Menurutnya pemerintah Kota Tegal tidak bisa tebang pilih karena sudah ada 14 usaha waralaba yang sudah mematuhi pemerintah Kota Tegal untuk tutup.

" Semua harus ditutup dulu hingga mereka mengantongi izin usaha Operasional atau komersial " Pungkas Asep.

Turut dalam rombongan selain Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tegal Anshori Faqih, juga beberapa anggota seperti M. Syafrudin, Zaenal Nurrohman, M. Muslim, Sugiyono, Eko Susanto. Sementara hadir dari ,Kabid Koperasi Usaha Mikro Kecil & Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tegal, Wineksi Dwi Prabandari. (Anis Yahya)