Dana PIP Dipotong Untuk Pemerataan, Bolehkah?

Dana PIP Dipotong Untuk Pemerataan, Bolehkah?

JATENG, BLORA- Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Besaran dana manfaat PIP sesuai jenjang pendidikan, yakni :
1. Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000,-/tahun;
2. Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun;
3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun.
 
Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

Pada aplikasi Lapor Gub!, ada yang melontarkan pertanyaan melalui link Twitter. Setelah ditelusuri akun itu bernama Saka@Saka60493469 dengan pertanyaan sebagai berikut;

“Mohon maaf pak ganjar.. Mau tanya.. Dana pip sekolah apa ada potongan pak ganjar , ini d sekolah smp pgri todanan blora tiap ada dana pip sekolah keluar kog ada potongan 200 ribu alasanya pemerataan ap itu benar harus gitu pak ganjar mohon d klarifikasi pk..” tertanggal 20-07-2020.

Kemudian Admin Gubernuran membalas dengan mendisposisikannya ke sektor Kabupaten Blora dan menanggapinya sebagai berikut;

“Setelah dikonfirmasi dengan Pihak SMP PGRI Todanan, pungutan itu dilakukan sejak masih Kepala Sekolah yang lama, dan itu hasil persetujuan bersama orang tua murid. sampai sekarang program tersebut diteruskan olah kepala sekolah yang baru, dan sekali lagi, pungutan tersebut sudah disetujui oleh orangtua wali murid. kalau jawaban ini kurang memuaskan, Monggo silahkan beraudensi dengan pihak sekolah.” yang tertanggal 22-07-2020.

Ketika dikonfirmasi oleh Wartawan, pihak SMP PGRI Todanan di ruang tamu pertama kali ditemui oleh Eko Dwi Sunarto, Bidang Kurikulum. Dwi mengatakan bahwa hal itu bukan pemotongan, melainkan pemerataan agar siswa yang tidak menerima dana manfaat PIP bisa ikut merasakan.

“Bukan pemotongan, tapi untuk pemerataan agar siswa yang tidak menerima dana PIP terbantu dan ikut merasakan manfaatnya dan ini sudah dilakukan oleh Kepala Sekolah yang lama dan diteruskan oleh Kepala Sekolah yang baru,” ucap Eko Dwi Sunarto. Rabu (12/08/2020).

Bahkan, Dwi mencontohkan salah satu siswanya dari keluarga miskin yang tidak menerima bantuan PIP. Dirinya merasa sedih dan menceritakan dari pemerataan itu bisa mengakomodir siswa tersebut serta temannya untuk mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler sekolahan.

“Seperti kegiatan TIK (Teknologi Informasi Komputer), Drum Band, Karawitan, Barongan dan lain sebagainya, pelatihnya kebanyakan dari luar sekolah. Untuk menunjang itu, kita (uang) darimana.? Kita beda dengan sekolah Negeri, kalau sekolah Negeri kan digaji Negara, gurunya ikut sertifikasi, sedangkan kalau kami kan tidak?,” paparnya.

Ketika ditanya seberapa banyak guru di sekolahan ini yang ikut sertifikasi, dirinya enggan berkomentar banyak.

“Soal itu hanya pihak sekolah atau Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang tahu,” jawabnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa sebelum pencairan dana PIP, pihak sekolah mengundang wali murid untuk musyawarah terkait pemerataan itu. Namun ketika diminta bukti tertulis yang berisi keterangan tertulis agar tidak terjadi miskomunikasi, pihaknya tidak bersedia menunjukkan. Bahkan, kepada wali murid pun hanya yang meminta saja.

“Kalau itu kan khusus internal saja mas, antara pihak sekolah dengan wali murid,” ujar Dwi yang akhirnya didampingi Lujianto, guru bagian BK.

Sementara itu, Lujianto mempertanyakan perihal akun penanya yang ada di aplikasi Lapor Gub.

“Tugas anda juga harus mencari tahu siapa pelapor itu! Kalau kami sudah tahu orangnya, tapi kami hanya memantau saja. Di aplikasi itu sudah ada jawaban juga dari Diknas, sedang pelapor tidak menanggapinya lagi. Bisa jadi, akun itu memang sengaja dibuat untuk memperkeruh suasana,” kata Lujianto.

Dwi kembali menegaskan bahwa pemerataan itu bukan untuk memperkaya guru maupun pihak sekolah. Namun, untuk operasional siswa untuk pengembangan diri.

“Kalau memang menyalahi aturan, sudah dari dulu harusnya kami diperiksa dari KPK atau pengawas lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Hendi Purnomo, S.STP, MA, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pemotongan dana PIP itu tidak diperbolehkan.

“Tidak boleh, itu hak siswa kok dipotong. Dimana itu ada pemerataan?,” kata Hendi yang balik tanya usai mengikuti Rakor Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Tengah Pandemi Covid-19 di Pendopo Bupati Blora. Kamis (13/08/2020).

Hendi kembali menegaskan bahwa pemotongan dana PIP tidak diperbolehkan dengan dalih apapun.

“Itu sekolah swasta? Tetap tidak boleh. Kami akan berkoordinasi dengan pihak sekolah,” tandasnya. (Sugiyanto/J)