Dana PIP Dipotong Alasan Pemerataan, Begini Tanggapan Ombudsman!

Dana PIP Dipotong Alasan Pemerataan, Begini Tanggapan Ombudsman!

JATENG, BLORA- Pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan alasan pemerataan tanpa berdasarkan hukum, berpotensi menyimpang dari prosedur peruntukannya.

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, melalui Kepala Keasistenan Pemeriksaan Sabarudin Hulu, S.H., M.H., menanggapi hal itu.
 
“Tujuan PIP itu untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan. Apabila terdapat indikasi pemotongan PIP tanpa berdasarkan hukum, dapat berpotensi menyimpang dari prosedur peruntukkan dari PIP,” jawabnya melalui pesan Whatsapp pada Kamis (13/08/2020).

Menurutnya, ada beberapa lembaga yang mengawasi terkait pelaksanaan dana bantuan PIP, bahkan masyarakat pun juga diperbolehkan untuk mengawasinya.

“Lembaga yang mengawasi pelaksanaan PIP, selain masyarakat juga diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, BPK, BPKP,” imbuhnya.

Pihaknya mendorong kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait untuk klarifikasi hal itu sesuai kewenangannya.

“Kita dorong juga pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten untuk melakukan klarifikasi atas dugaan pemotongan PIP ini sesuai kewenangan yang dimiliki,” tambah Sabarudin.

Ia juga meminta agar proses pelaksanaan dana bantuan PIP dikembalikan sesuai aturan yang berlaku dan prosedural.

“Apabila ada proses peĺaksanaan PIP yang tidak sesuai aturan, supaya disesuaikan dan dikembalikan ke aturan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan Itjend Kemendikbud RI,” pungkasnya.

Sebelumnya, telah diberitakan terkait pemotongan dana bantuan PIP ini dilakukan oleh salah satu sekolah swasta SMP PGRI Todanan dengan dalih pemerataan. Pihak guru sekolah pun membenarkan hal ini.

“Bukan pemotongan, tapi untuk pemerataan agar siswa yang tidak menerima dana bantuan PIP bisa terbantu dan ikut merasakan manfaatnya, dan hal semacam ini sudah dilakukan oleh Kepala Sekolah yang lama dan diteruskan oleh Kepala Sekolah yang baru,” ucap salah satu guru setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Hendi Purnomo, S.STP, MA, menerangkan bahwa pemotongan dana PIP itu tidak diperbolehkan dengan dalih apapun.

“Tidak boleh, itu hak siswa kok dipotong,” tegas Hendi. (Sugiyanto/J)